Playthis game to review History. Pada masa pemerintahan Orde Baru (1966-1998) bertekad mengabdi pada kepentingan rakyat dan nasional dilandasi semangat dan jiwa Pancasila serta UUD 1945. Salah satu kebijakan politik pemerintah Orde Baru adalah penerapan dwifungsi ABRI. Dwi fungsi ABRI merupakan konsep dasar militer dalam menjalankan peran sosial-politik di Indonesia. Salahsatu masalah pokok yang dihadapi dalam setiap upaya untuk melembagakan ide-ide pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia adalah soal penegakan berbagai instrumen hak asasi manusia dalam praktek di negara-negara yang beranekaragam, baik dalam kondisi-kondisi sosial ekonomi dan budayanya maupun dalam tingkat perkembangannya masing-masing Sebabsalah satu aspek penilaian terhadap calon presiden, mestinya, adalah melalui rencana atau program yang ditawarkannya. Sebagai ganti GBHN, UU no 25/2004 mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik Indonesia seperti dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, dituangkan Pembangunanrumah ibadah adalah salah satu bentuk kegiatan penganut suatu agama untuk mewadahi kegiatan keagamaan. Pembangunan rumah ibadah termasuk dalam salah satu bentuk kebebasan yaitu kebebasan untuk beribadah (freedom of worship). (2011:375) setidaknya mengambil tiga bentuk. Pertama, campur tangan negara terhadap keyakinan dan Contohcampur tangan pemerintah dalam sistem ekonomi campuran bisa dilihat dalam beberapa bentuk, yaitu. Menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Dengan kebijakan ini, pemerintah dapat mengatur tinggi rendahnya bunga untuk pinjaman dari bank. Hal ini dapat mendorong geliat ekonomi dengan mendorong masyarakat untuk membuka usaha atau Presidendalam menjalankan pemeritahan berpedoman pada garis-garis besar haluan negara yang ditetapkan oleh MPR. Apabila Presiden melanggar garis-garis besar haluan negara yang ditetapkan oleh MPR, maka Presiden dapat diberhentikan oleh MPR. Hal ini dianggap wajar sebab Presiden adalah mandataris MPR, maksudnya MPR memberikan IaTK. Pengertian MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat Apa itu MPR? Pengertian MPR adalah lembaga negara yang berperan sebagai salah satu pelaksana kedaulatan rakyat. MPR Adalah Pengertian, Sejarah, Tugas, dan Wewenang Dahulu MPR disebut juga sebagai lembaga tertinggi negara, namun saat ini MPR menjadi lembaga Negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Sebelum reformasi, MPR terdiri atas anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan yang ditetapkan menurut UU. Namun, saat ini anggota MPR merupakan para wakil rakyat yang terdiri atas anggota DPR dan DPD dari pemilihan umum dan diresmikan oleh keputsan presiden. Masa jabatan MPR berlangsung selama 5 tahun dan berakhir bersamaan dengan anggota MPR baru mengucapkan sumpah dalam sidang paripurna MPR. Anggota MPR RI periode 2019-2024 resmi dilantik pada hari Selasa 1 Oktober 2019, terdiri atas 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI. Alat Kelengkapan MPR terdiri atas Pimpinan MPR dan Panitia Ad Hoc. Kemerdekaan bangsa Indonesia di tahun 1945 menjadi babak baru dalam menjalankan roda kehidupan bangsa. Penyusunan pemerintahan, politik, dan administrasi negara sudah mulai dilakukan. Ideologi Pancasila yang digagas oleh Panitia Sembila menjadi landasan berpijak dan pedoman hidup bangsa. UUD tahun 1945 pra amandemen pun ditetapkan keesokan harinya setelah seruan kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945. Dalam UUD 1945 pra-amandemen, diatur tentang lembaga-lembaga negara, mulai dari lembaga tertinggi hingga lembaga tinggi. Penyelenggaraan Negara juga dibangun secara demokrasi sebagaimana perwujudan sila kempat Pancasila. Pada sila keempat disebut istilah “badan permusyawaratan” yang merujuk pada asas kekeluargaan dan musyawarah. “Badan Permusyawaratan” yang disampaikan oleh Soepomo merupakan cikal bakal istilah “Majelis Permusyawaratan Rakyat” tercetus. Tujuan awal dibentuk majelis ini sebagai perwakilan seluruh rakyat dalam penyelenggaraan Negara. 1. Masa Orde Lama 1945 – 1965 dan Orde Baru 1965 – 1999 Pada awal masa orde Lama, situasi negara masih dalam kondisi genting sehingga pembentukan MPR belum bisa dilakukan. Akhirnya, dibentuklah Komite Nasional melalui sidang PPKI 1 tanggal 18 Agustus 1945, di mana dalam sidang ini dicetuskan bahwa seluruh kekuasaan dijalankan oleh presiden dengan bantuan Komite Nasional. Selanjutnya, terjadi perubahan mendasar sejak diterbitkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X, di mana KNIP mulai diserahkan kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara GBHN. Di sinilah cikal bakal MPR mulai terbentuk. Pada masa berlakunya Konstitusi RIS 1949 – 1950 dan UUDS 1950 – 1959, susunan ketatanegaraan Indonesia tidak terdapat lembaga MPR, melainkan diganti anggota Konstituante. Tugas utama Konstituante adalah menetapkan Undang-Undang Dasar, tetapi pelaksanaannya justru bertumpu pada jalan buntu. Kegagalan Konstituante membuat pemerintah menganjurkan untuk kembali ke UUD 1945, tetapi ditentang oleh anggota Konstituante. Hal ini mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang berbunyi Pembubaran Konstituante, Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD Sementara 1950, Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS. Presiden juga mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pembentukan MPRS sesuai dengan Dekrit Presiden 5 JUli 1959 dengan rincian sebagai berikut MPRS terdiri atas Anggota DPR Gotong Royong ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Jumlah Anggota MPR ditetapkan oleh Presiden. Yang dimaksud dengan daerah dan golongan-golongan ialah Daerah Swatantra Tingkat I dan Golongan Karya. Anggota tambahan MPRS diangkat oleh Presiden dan mengangkat sumpah menurut agamanya di hadapan Presiden atau Ketua MPRS yang dikuasakan oleh Presiden. MPRS mempunyai seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua yang diangkat oleh Presiden. Jumlah anggota MPRS pada saat itu berjumlah 616 orang, terdiri dari 257 Anggota DPR-GR, 241 Utusan Golongan Karya, dan 118 Utusan Daerah. Kondisi MPRS terjepit ketika terjadi peristiwa G-30S/PKI tanggal 30 September 1965. Anggota MPRS dituduh sebagai dalang unsur PKI. Untuk menghindari hal tersebut, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1966 yang menyatakan bahwa akan dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR yang dipilih oleh rakyat pengganti MPRS. Untuk sementara waktu, MPRS tetap menjalankan tugas dan wewenangnya tetapi sesuai dengan UUD 1945. 2. Masa Reformasi 1999 – sekarang Masa reformasi membawa banyak perubahan, terutama dalam lingkup konstitusi. Semulanya MPR ditetapkan sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi setelah reformasi MPR bukan lagi menjadi lembaga tertinggi, melainkan lembaga negara yang sejajar kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Reformasi juga mendorong terjadinya penataan ulang kedudukan, fungsi, dan kewenangan MPR yang dianggap tidak selaras dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Baca Juga Pengertian Kedaulatan Rakyat Pada pasal 1 ayat 2 berbunyi Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah perubahaan UUD amandemen, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan oleh MPR. Pasal tersebut diubah menjadi Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebelum amandemen UUD 1945, MPR memiliki kewenangan besar yang dapat mengatasi semua lembaga negara, termasuk presiden. Namun, perubahan pada era reformasi mengubah sistem ketatanegaraan tersebut karena dianggap menyimpang dan menempatkan Undang-Undang Dasar pada posisi tertinggi. Tugas dan Wewenang MPR Dalam pasal 3 UUD 1945 diatur tentang tugas dan wewenang MPR. Sesuai dengan kedudukannya sebagai lembaga legislatif, maka tugas umum MPR adalah menjaga serta mengawasi lembaga negara yang bersifat eksekutif. Untuk lebih lengkapnya, berikut penjabaran mengenai tugas dan wewenang MPR RI 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Sejak sebelum amandemen UUD 1945, maupun setelah amandement, MPR memiliki tugas dan wewenang tersendiri dalam penyusunan Undang-Undang Dasar RI. MPR memiliki wewenang dalam hal mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pengajuan usulan pengubahan pasal dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan diajukan secara tertulis dengan menunjukkan alasan jelas pengubahan pasal tersebut. Pengajuan usulan pengubahan UUD 1945 disampaikan kepada pimpinan MPR. Selanjutnya, pimpinan MPR akan memeriksa kelengkapan persyaratan baik itu jumlah pengusul, pasal yang diusulkan, serta alasan pengajuan pengubahan pasal. Pemeriksa dilakukan paling lama 30 tiga puluh hari sejak usul diterima pimpinan MPR dan selama masa pemeriksaan pimpinan MPR akan mengadakan rapat dengan pimpinan fraksi serta pimpinan kelompok anggota MPR terkait kelengkapan persyaratan tersebut. Pimpinan MPR akan memberitahu secara tertulis apabila terjadi penolakan usul kepada pihak pengusul beserta alasannya. Akan tetapi, pimpinan MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR paling lambat 60 enam puluh hari apabila kelengkapan persyaratan terpenuhi. Salinan usulan pengubahan yang sudah memenuhi syarat wajib diserahkan ke anggota MPR paling lambat 14 hari sebelum dilaksanakan sidang paripurna. Penentuan pengubahan pasal Undang-Undang Dasar 1945 ini dilakukan di sidang paripurna MPR, dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% dari jumlah anggota ditambah 1 anggota. Dan dari semua isi UUD 1945, MPR tidak dapat mengusulkan perubahan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maupun bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden Hasil Pemilu Sebelum reformasi, MPR memiliki wewenang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan suara terbanyak. Akan tetapi, kewenangan tersebut sudah dihapuskan sejak era reformasi bergulir dalam Sidang Paripurna MPR ke-7 tahun 2001. Saat ini, MPR bertugas melantik Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih rakyat melalui pemilu. 3. Memutuskan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diusulkan oleh DPR dilengkapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden dan /atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum. Adapun pelanggaran hukum yang dimaksud antara lain penghianatan kepada Negara, korupsi, suap, tindak pidana berat, maupun perbuatan tercela lainnya yang termasuk pelanggaran dalam syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kemudian usul tersebut diproses oleh MPR untuk memutuskan diberhentikan atau tidak dalam masa jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar1945. MPR akan menyelenggarakan sidang paripurna terkait usul DPR tersebut paling lambat 30 hari sejak usul tersebut diterima MPR. Sidang paripurna harus dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir. 4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden Wewenang ini berlaku apabila terjadi kekosongan jabatan presiden. Dalam hal ini presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama masa jabatannya sehingga ia harus digantikan oleh Wakil Presiden sampai akhir jabatannya. MPR akan segera menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk melantik Wakil Presiden menjadi Presiden. Apabila MPR tidak dapat mengadakan rapat paripurna, maka Presiden bersumpah menurut agama dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna DPR. Namun, jika DPR tidak dapat mengadakan rapat paripurna, maka Presiden bersumpah menurut agama dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. 5. Memilih Wakil Presiden Wewenang ini berlaku apabila terjadi kekosongan wakil presiden sehingga MPR dapat memilih wakil presiden melalui sidang paripurna yang diadakan paling lambat 60 hari. MPR dapat memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh Presiden. 6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden Wewenang ini dapat dilakukan apabila presiden dan wakilnya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan tugas selama masa jabatannya secara bersamaan. Untuk itu, MPR harus mengadakan sidang paripurna paling lambat 30 hari untuk memilih Presiden dan wakilnya dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai dengan suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya. Selama kekosongan jabatan presiden maupun wakil presiden, maka pelaksanaan tugas kepresidenan sementara adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka pelaksana tugas kepresidenan sementara adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Hak dan Kewajiban Anggota Hak Anggota MPR antara lain Mengajukan usul pengubahan pasal UUD 1945 Menentukan sikap dalam mengambil keputusan Memilih dan dipilih Membela diri Hak Imunitas Hak Protokoler Keuangan dan administrative Kewajiban Anggota MPR antara lain Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila Melaksanakan UUD 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan Memelihara kerukunan nasional dan mempertahankan NKRI Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan Berperan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. Mahasiswa/Alumni UIN Sunan Gunung Djati14 Juni 2022 0655Jawabannya adalah C. Yuk pahami penjelasannya. Demokrasi Terpimpin merupakan sistem pemerintah di Indonesia yang berlangsung pada 1959-1966. Dalam pelaksanaannya, terdapat banyak penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno sebagai presiden Indonesia terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah dibentuknya MPRS oleh presiden berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pembentukan MPRS dianggap sebagai penyimpangan terhadap UUD 1945. Karena dalam UUD 1945, MPR seharusnya dibentuk melalui pemilu bukan dibentuk oleh presiden. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah C. Semoga membantu ya... 0% found this document useful 0 votes3K views15 pagesDescriptionsoal pts sejarahCopyright© © All Rights ReservedAvailable FormatsDOCX, PDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?0% found this document useful 0 votes3K views15 pagesSoal PTS Sej Kls Xii WajibJump to Page You are on page 1of 15 You're Reading a Free Preview Pages 6 to 13 are not shown in this preview. Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime. - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat TAP MPR merupakan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan di atas Undang-Undang/PERPU. Salah satu TAP MPR/MPRS yang masih berlaku adalah TAP MPRS XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia. Ketetapan MPR yang berisi tentang pembubaran PKI dan pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang adalah Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pasal undang-undang tersebut dijelaskan bahwa TAP MPR atau TAP MPRS yang masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah TAP MPR/TAP MPRS tahun 1960 sampai 2002. Berikut ini latar belakang dikeluarkannya TAP MPRS XXV Tahun 1966 beserta isi, kontroversi, dan dampak yang menyertainya. Baca juga PKI Asal-usul, Pemilu, Pemberontakan, Tokoh, dan Pembubaran Latar belakang Pada masa pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto memutuskan untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia PKI dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 1/3/1966. Keputusan tersebut didasarkan hasil pemeriksaan serta putusan Mahkamah Militer Luar Biasa terhadap para tokoh PKI yang dituduh terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S. Peristiwa G30S adalah upaya penculikan yang menewaskan enam orang jenderal, satu perwira TNI AD, dan beberapa tokoh lainnya. Gerakan ini mengakibatkan timbulnya gejolak ketidakpuasan rakyat yang menuntut Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura 1966. Salah satu isi dari Tritura adalah pemerintah membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut, pemerintah membubarkan PKI pada 12 Maret 1966, usai Soeharto mengambil alih kekuasaan lewat Surat Perintah Sebelas Maret Supersemar. Keputusan itu kemudian diperkuat melalui Ketetapan MPRS Nomor XXV/1966 yang ditetapkan oleh Ketua MPRS Jenderal TNI AH Nasution pada 5 Juli 1966. Baca juga Dampak Dikeluarkannya Supersemar Isi TAP MPRS XXV/1966 TAP MPRS XXV/1966 tentang "Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme”. Berikut ini isi dari TAP MPRS XXV/1966. Pasal 1 Menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai kedaerah beserta semua organisasi yang seazas/berlindung/bernaung dibawahnya dan pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, yang dituangkan dalam Keputusannya tanggal 12 Maret 1966 No. 1/3/1966, dan meningkatkan kebijaksanaan tersebut diatas menjadi Ketetapan MPRS. Pasal 2 Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut, dilarang. Pasal 3 Khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada Universitas-universitas,faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila dapat dilakukan secara terpimpin dengan ketentuan bahwa Pemerintah dan DPR-GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan. Pasal 4 Ketentuan-ketentuan di atas, tidak mempengaruhi landasan dan sifat bebas aktif politik luarnegeri Republik Indonesia. Baca juga Politik Luar Negeri Indonesia Masa Orde Baru Kontroversi TAP MPRS XXV/1966 adalah produk kepemimpinan Soeharto yang saat itu memegang Surat Perintah Sebelas Maret Supersemar. Setelah TAP MPRS XXV/1966 ditetapkan, muncul beberapa kontroversi mengenai kebijakan ini, berikut di antaranya. Ditolak Soekarno Pada 22 Juni 1966, Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban di Sidang Umum IV MPRS. Pidato ini dikenal sebagai Nawaksara. Dalam pidatonya, Soekarno bersikeras tidak ingin membubarkan PKI. Namun, pidato pertanggungjawaban Soekarno ditolak oleh MPRS. Sebaliknya, MPRS justru memutuskan untuk memberhentikan Soekarno dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Baca juga Supersemar Latar Belakang, Isi, dan Tujuan Bertentangan dengan konstitusi TAP MPRS XXV/1966 dinilai bertentangan dengan konstitusi yang menjamin kebebasan berpikir dan berekspresi tiap warga negara Indonesia. Ketika Gus Dur menjabat sebagai Presiden Indonesia, TAP MPRS XXV/1966 dicabut. Keputusan ini lantas membuat dirinya menuai hujatan dari lawan politiknya. Alasan Gus Dur mencabut TAP MPRS XXV/1966 adalah karena kebijakan ini berlawanan dengan spirit Pancasila yang tidak tertulis Bhinneka Tunggal Ika yang sudah dilaksanakan bangsa Indonesia tujuh abad sebelum proklamasi kemerdekaan. Kendati demikian, pencabutan ini tidak pernah dianggap resmi sehingga TAP MPRS XXV/1966 masih berlaku. Baca juga Sejarah Perumusan UUD 1945 Mayoritas fraksi menolak pencabutan Berlakunya TAP MPRS XXV/1966 terus menimbulkan pro dan kontra dari beberapa pihak hingga memasuki era reformasi. Kendati demikian, dalam Sidang Paripurana MPR RI yang dipimpin Amien Rais pada 2 Agustus 2003, mayoritas fraksi tetap menolak TAP MPRS XXV/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dicabut. Mayoritas fraksi setuju bahwa PKI harus terus dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia, tetapi penyebaran marxisme dan leninisme sebagai sebuah ideologi tidak boleh dilarang karena merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Selain itu, fraksi juga meminta pemerintah untuk memperlakukan keturunan para warga Indonesia yang dulu diduga terlibat PKI secara adil. Untuk itu, DPR melakukan rekonsiliasi TAP MPRS XXV/1966 yang sudah diatur melalui Ketetapan MPR Nomor I tahun 2003. Dalam Ketetapan MPR Nomor I tahun 2003 disebutkan bahwa seluruh warga negara, apapun latar belakangnya, memiliki hak yang sama, tidak boleh dibeda-bedakan dan berpegang pada demokrasi. Baca juga Bolshevik, Cikal Bakal Partai Komunis Uni Soviet Dampak TAP MPRS XXV/1966 TAP MPRS XXV/1966 merupakan hukum tertinggi pada masa itu dan berfungsi sebagai mekanisme pengintegrasi dan penyelesaian konflik yang efektif pasca-G30S. Lewat peraturan ini PKI ditetapkan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia. Setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunis pun dilarang. Peraturan ini memicu penangkapan semua orang yang dituduh berafiliasi dengan PKI. Mereka diburu dan dibantai karena dianggap bertanggung jawab terhadap terbunuhnya enam jenderal dalam G30S. Akibatnya, upaya pembersihan sisa-sisa PKI menyebabkan lebih dari tiga juta orang di Indonesia tewas karena dituduh berafiliasi atau menjadi simpatisan PKI. Hingga saat ini, keluarga penyintas yang pernah dituduh berafiliasi dengan PKI masih mengalami diskriminasi. Selain itu, akibat TAP MPRS XXV/1966 banyak kelompok masyarakat berpendapat bahwa gerakan Komunisme/Marxisme-Leninisme berbahaya. Baca juga Partai Komunis China Sejarah dan Perkembangannya RUU HIP Ketika RUU Haluan Ideologi Pancasila RUU HIP mulai dibahas DPR, muncul isu bahwa TAP MPRS XXV/1996 dicabut. Pasalnya, RUU tersebut tidak mencantumkan TAP MPRS XXV/1996 sebagai peraturan konsideran. Namun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan tidak ada pihak yang ingin mencabut TAP MPRS XXV/1996. Terlebih lagi, TAP MPRS tersebut merupakan produk hukum mengenai peraturan perundang-undangan yang mengikat. Oleh karena itu, TAP MPRS XXV/1996 tidak bisa dicabut oleh lembaga negara maupun rancangan aturan yang digulirkan oleh DPR itu sendiri. Selain itu, Mahfud menjelaskan bahwa RUU HIP tidak meniadakan TAP MPRS XXV/1996, tetapi justru menguatkan Pancasila. Referensi Wardaya, FX Baskara Tulus. 2009. Membongkar Supersemar! Dari CIA hingga Kudeta Merangkak Melawan Bung Karno. Jakarta Distributor Tunggal, Buku Kita. Setiyono, Budi dan Bonnie Triyana. 2014. Revolusi Belum Selesai. Jakarta Serambi Ilmu Semesta. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

salah satu bentuk campur tangan presiden dalam mprs adalah