denganadanya restorasi kemerdekaan tersebut, maka timor leste memiliki kedaulatan yang harus dihormati oleh seluruh masyarakat dan seluruh bangsa di dunia sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur-unsur pokok sebagai negara berdaulat, yang menurut jhon locke adalah adanya rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat dan pengakuan dari Persengketaankedua negara diwilayah ini telah terjadi lebih dari satu dekade, dimulai sejak Timor Leste merdeka pada 20 Mei 2002 dan menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap kedaulatan negara Timor Leste karena mencakup persoalan kedaulatan maritim. PENGARUHKEMERDEKAAN REPUBLICA Tampilan Petugas; Koleksi Nasional; Sitasi Cantuman; Kirim via Email; Export to EndNoteWeb; Export to EndNote; Favorit; PENGARUH KEMERDEKAAN REPUBLICA DEMOCRATICA TIMOR LESTE TERHADAP PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN DENGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA . Tersimpan di: Main Author: Leao, Flaviano Moniz: Denganbegitu, pemerintah Timor Leste telah "sukses" memundurkan Timor Leste hingga 30 tahun ke belakang. Dalam semalam rakyat Timor Leste menjadi buta bahasa karena pada faktanya hanya kurang dari 3% dari seluruh penduduk Timor Leste yang fasih menggunakan bahasa Portugis. Sebagian besar yang bisa berbahasa Portugis berasal dari generasi tua. KokohnyaPertamina pascarestorasi kemerdekaan Timor Leste Lembaran baru bagi kisah Timor Leste sebagai sebuah negara yang berdaulat tak lantas mengakhiri kiprah Pertamina di negara termuda Asia Tenggara ini. BumiLorosae baru merdeka pada tahun 1999, dan resmi diakui secara internasional pada 2002. Pernyataankemerdekaan Timor Leste sebagai negara yang berdaulat telah membawa dampak adanya peninjauan kembali batas-batas laut antara Indonesia dan Timor Leste dengan tidak berlakunya batas-batas laut terkait Timor gap. Di Selat Leti dan Selat Ombai, sebelah utara Pulau Atauro dan sebelah utara Oecussi/Ambenu batas-batas maritim baik Sudah 18 tahun secara resmi Timor Leste lepas dari Indonesia, namun negara itu sama sekali belum menunjukkan peningkatan ekonomi. Menurut Bloomberg, hampir setengah dari 1,2 juta penduduknya hidup dalam kemiskinan.. Pahlawan perang yang menua, belum ada generasi penerus yang memiliki peran besar dalam membangun negara ini. Sementara itu, negara itu bersikeras untuk Sebagainegara merdeka yang telah memenuhi sejumlah persyaratan konstitutif dan deklaratif, Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL) atau Republica Democratica de Timor-Leste/ Laporan Penelitian tentang Perbatasan RI-Timor Leste yang dilakukan Tim Hubungan Internasional, P3DI Setjen DPR-RI, Jakarta, 2007. ** Peneliti Muda Bid. Kebijakan Publik Sebagaiakibat peranan Australia dalam proses kemerdekaan Timor Leste, hubungannya mengalami banyak perubahan, terutama dalam bidang politik dan militer. Mungkin ada perubahan ekonomik juga akan tetapi ini susah untuk menguraikan karena hubungan ekonomik sudah dipengaruhi oleh Krisis Moneter dan instabilitas politik dan sosial dalam Indonesia. 2 Timor Leste merupakan bagian dari pulau Timor dan berbatasan hanya dengan Indonesia di sebelah barat. Baca Juga: Pernah Selundupkan 500 Kaset ke Timor Leste Dibantu Kampus Melbourne, Inilah Grup Band 'Dili Allstars' Asal Timor Leste yang Berbau Gerakan Kemerdekaan. 3. Penduduk di sini dikenal sebagai orang Timor. 4. resmimenjadi negara berdaulat dengan nama Republik Timor Leste pada 20 Mei 2002. Kemerdekaan Timor Leste pada akhirnya menimbulkan permasalahan baru bagi Indonesia. Masalah utama yang muncul dari kemerdekaan Timor Leste adalah penetapan delimitasi wilayah perbatasan antara kedua negara. memiliki Garis Batas Negara yang telah ditetapkan TimorLeste yang merupakan negara termiskin di dunia juga merasakan dampak serius dari pendemi ini, namun negara di bagian timur Pulau Timor itu - Halaman 2 Kamis, 23 Juni 2022 Cari Dampakperistiwa lepasnya Timor Timur sudah tentu membawa sejumlah konsekuensi pada negara Republik Indonesia dalam beberapa bidang kehidupan seperti berikut ini. 1. Dampak bagi anggaran negara Sebagai daerah yang diistimewakan dari segi anggaran, Timor Timur menyerap sangat banyak anggaran negara. KemerdekaanRepublik Demokratika Timor Leste (RDTL) atau Timor Timur. (Timtim) yang dulunya adalah bekas provinsi dari Negara Kesatuan Republik. Indonesia (NKRI) telah berdampak terhadap status kewarganegaraan dari. penduduknya, khususnya dalam kaitannya sebagai bekas provinsi Indonesia. Hal. DpuQ5IB. Hari ini, Timor Leste memperingati 20 tahun referendum yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dan menjadi awal mula perjalanannya sebagai negara merdeka dari Indonesia, kantor berita AFP melaporkan, Kamis 29/8/2019. Spanduk dan bendera pun menghiasi Ibu Kota Timor Leste, Dili, di tengah persiapan warga untuk pesta peringatan yang akan dilaksanakan hari ini. Dua puluh tahun merdeka, negara kecil ini mulai bertransisi, meski goyah, menuju demokrasi yang lebih stabil. Pada 30 Agustus 1999, sekitar 80 persen rakyat Timor Timur memilih untuk berpisah dari Indonesia. Pada 1975, militer Indonesia menginvasi koloni bekas Portugal tersebut dan mendudukinya selama 24 tahun. Namun, kegembiraan akan kemerdekaan itu berubah menjadi teror ketika tentara Indonesia dan kelompok milisi melaksanakan pembumihangusan, yang menghancurkan infrastruktur dan memaksa ratusan ribu orang mengungsi ke sejumlah daerah Indonesia lainnya. Sekitar orang tewas dalam peristiwa itu. Para pemuda Timor Leste yang tinggal di Portugal merayakan pengumuman hasil referendum kemerdekaan Timor Leste, 4 September 1999. Foto Reuters Jumat 30/8, serangkaian acara resmi dan peringatan 20 tahun referendum telah dijadwalkan dengan pejabat tinggi asing, termasuk Perdana Menteri Australia Scott Morrison. Morrison diharapkan mengesahkan perjanjian perbatasan maritim untuk membuka miliaran pendapatan minyak dan gas lepas pantai. Pendapatan tersebut dipandang sebagai kunci bagi masa depan negara berkembang setengah pulau itu. Perjanjian tersebut telah diratifikasi parlemen Australia bulan lalu. Media Australia melaporkan bahwa Canberra berencana untuk membeli sebuah pangkalan militer yang diperbaiki di Timor Leste dan memasang infrastruktur internet bawah laut yang menghubungkan kedua negara tetangga tersebut. Sementara lanskap politik Timor Leste yang dahulu kacau balau telah pulih, negara itu kini sedang menghadapi krisis uang tunai dengan penurunan tajam pendapatan dari penjualan minyak dan tak banyak sektor ekonomi produktif yang bisa mendorong pertumbuhan. Berdasarkan data Bank Dunia, sekitar 40 persen masyarakat Timor Leste hidup dalam kemiskinan. Para analis menilai kecil kemungkinan bagi Timor Leste untuk bisa secara mandiri mengembangkan lapangan-lapangan minyak dan gas lepas pantainya yang besar. Timor Leste kemungkinan akan meminta bantuan China di tengah kekhawatiran negara lain terhadap meningkatnya kekuatan ekonomi dan militer Beijing. Perdana Menteri Timor Leste Taur Matan Ruak kanan dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison kanan menghadiri konferensi pers bersama di Dili, 30 Agustus 2019. Foto AFP “Jika pemerintah ingin melaksanakannya sendiri, sepertinya mereka akan kewalahan dan kemahalan untuk mengurus sektor tersebut, dan dapat menguras cadangan keuangan negara yang terbatas,” ungkap Damien Kingsbury, seorang profesor politik international Universitas Deakin, Australia. “Bisa jadi mereka akan membutuhkan pinjaman, mungkin dari China, yang membuat Timor Leste akan berhutang budi terhadap negara adidaya Asia itu yang niatnya sendiri belum tentu baik,” tambahnya. Di lain sisi, Timor Leste dan Indonesia telah mengesampingkan masa lalu yang kelam. Pada 2008, sebuah komisi rekonsiliasi dan kebenaran yang dibentuk oleh gabungan Indonesia-Timor Leste menemukan pelanggaran HAM berat selama pendudukan dan referendum pada 1999. Namun, pemimpin kedua negara mengesampingkan penindakan terhadap pimpinan militer dan milisi yang bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut. Mantan presiden Timor Leste Xanana Gusmao dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, bertukar dokument setelah pertemuan, Jakarta, 22 Juli 2019. Foto Reuters Usaha PBB sendiri untuk menindak para komandan militer – termasuk di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto – atas kejahatan kemanusiaan, juga tak banyak membuahkan hasil. Sejumlah dokumen rahasia yang dipublikasikan minggu ini menunjukkan bahwa pemerintah Amerika Serikat telah mengetahui selama berbulan-bulan bahwa militer Indonesia mempersenjatai dan menyokong paramiliter di Timor Timur sebelum referendum 1999, kantor berita AFP melaporkan. Peringatan pada Jumat itu akan mengenang kenangan manis-getir bagi Cancio Dos Santos, yang kakak laki-lakinya terbunuh pascareferendum. Jenazahnya tak pernah ditemukan hingga kini. “Saya dipukuli, dan kakak saya dibunuh,” ujar pria 52 tahun tersebut kepada AFP. “Namun, kini kami adalah negara berdaulat dan saya gembira karena dapat hidup merdeka.” Masih sedikit kemajuan yang dicapai dalam mengatasi kemiskinan di berbagai kawasan pedesaan, tempat bermukim hampir 70 persen warga Timor Timur. PBB memperkirakan hampir separuh populasinya tinggal di bawah garis kemiskinan ekstrem dengan penghasilan 1,90 dolar per hari dan separuh dari balita mengalami kelambatan pertumbuhan fisik dan mental sedang hingga parah akibat malnutrisi. [ga/ft,lt/uh] Sumber AFP, AP Tepat 20 tahun yang lalu, menjadi hari bersejarah bagi seluruh rakyat Timor Leste. Sejarah mencatat, pada tanggal 30 Agustus 1999, Timor Leste memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pelaksanaan referendum kemerdekaan. Setelah pengumuman hasil referendum, yang secara telak dimenangkan pendukung opsi kemerdekaan, kerusuhan di Timor Timur namanya pada saat itu pecah. Kelompok milisi bersenjata yang didukung oleh kalangan TNI mengamuk dan membumihanguskan kota Dili dan tempat-tempat lain. Sejarah mencatat sekitar orang menjadi koban tewas dan menyebabkan orang harus mengungsi ke Atambua. Hal tersebut pun menyebabkan kredibilitas Indonesia di mata internasional tercoreng, karena ketika itu Republik Indonesia yang menjamin keamanan selama pelaksanaan referendum. Bagi warga setempat, inilah hasil perjuangan dan perjalanan panjang nan berat untuk bisa lepas dari kekuasaan militer Indonesia dan akhirnya membentuk negara Timor Leste yang merdeka dan berdaulat. Timor Leste, negara termuda anggota PBB yang terletak di bagian timur Pulau Timor dengan luas km2, sebelumnya adalah jajahan Portugal di era kolonialisme dan dikenal dengan nama Timor Portugis. Namun atas perjuangan Front Revolusioner untuk Timor Leste Merdeka FRETILIN, pada tanggal 28 November 1975 kawasan itu mendeklarasikan kemerdekaan dari Portugal. Tetapi perjuangan itu harus dibayar mahal, karena 9 hari kemudian, Indonesia di bawah pimpinan Soeharto, melakukan invasi militer yang berujung dengan aneksasi atau penggabungan secara paksa wilayah Timor Leste ke wilayah Indonesia. Soeharto melihat adanya momentum tersebut dengan memanfaatkan situasi Timor Leste yang sedang terpecah antara kelompok sayap kiri dan sayap kanan. Maka bagian timutr pulau Timor itu pun akhirnya dideklarasikan sebagai provinsi terbaru Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia menyerang Timor Leste dengan operasi militer yang dikenal sebagai Operasi Seroja, operasi militer terbesar yang pernah dilakukan tentara Indonesia. Ribuan pasukan dikerahkan untuk menyerbu dan merebut Kota Dili dan menghancurkan FRETILIN pun menderita kekalahan. Sekitar tentara Indonesia kemudian dikerahkan untuk mengamankan kota kedua terbesar, Baucau. Tanggal 27 Juli 1976, Indonesia resmi mendeklarasikan Timor Timur sebagai provinsi Guamao, tokoh karismatik perjuangan Timor Leste, akhirnya terpilih sebagai presiden pertama negara yang resmi berdiri 20 Mei 2002 ituFoto AP Referendum kemerdekaan Berakhirnya rezim Soeharto pada tahun 1998 menjadi kabar gembira bagi rakyat Timor Timur. Apalagi setelah tuntutan referendum yang mereka suarakan ditanggapi Presiden Indonesia Habibie, yang mengajukan rencana referendum kepada Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, melalui surat resmi pada tanggal 27 Januari 1999. Dalam pernyataannya, Habibie mengatakan subsidi moneter yang diberikan pemerintah Indonesia selama ini tidak sebanding dengan manfaat yang didapat dan Timor Timur, yang dulunya bukan bagian dari Indonesia. Itulah pertimbangan untuk mengusulkan referendum di bawah koordinasi PBB. Tangal 5 Mei 1999, PBB mengadakan pertemuan di New York dengan pemerintah Indonesia dan pemerintah Portugis untuk membahas pelaksanaan referendum Timor Timur. Akhirnya pada tanggal 30 Agustus 1999, referendum dilaksanakan dan rakyat Timor Timur disodori dua pertanyaan, yaitu opsi 1 Apakah Anda menerima otonomi khusus untuk Timor Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia? dan opsi 2 Apakah Anda menolak otonomi khusus yang diusulkan untuk Timor Timur, yang menyebabkan pemisahan Timor Timur dari Indonesia?” Mantan juru bicara Pemerintah RI dalam pelaksanaan jajak pendapat di Timor Timur, Dino Patti Djalal, mengatakan ada banyak pelajaran berharga yang bisa diambil dari kejadian tersebut. Antara lain, kurangnya masa persiapan sampai pelaksanaan referendum. "Dalam timeline sempit yang dipaksakan ini, polarisasi antar kelompok semakin tajam, konflik horizontal di lapangan semakin sengit dan situasi semakin panas. Akhirnya banyak kalkulasi yang salah, yang berakhir dengan tragedi. Saya pribadi berpandangan jajak pendapat di Timor Timur perlu waktu persiapan paling tidak 2 tahun — bukan 4 bulan,” kata Dino Patti Djalal sebagaimana dikutip dari Saat dihubungi DW Indonesia, aktivis Amnesty International Indonesia, Papang Hidayat, menyampaikan bahwa referendum Timor Timur merupakan konsekuensi dari resolusi-resolusi PBB yang menyerukan akan hak menentukan nasib sendiri selama 24 tahun terakhir. “Momentum krisis ekonomi 1997 dan reformasi politik Mei 1998 kemudian memfasilitasi keputusan Pemerintah RI untuk menggelar referendum di Timor Timur dengan pengawasan PBB,” paparnya. Referendum Timor Timur dilaksanakan oleh UNAMET United Nations Mission in East Timor yang dibentuk oleh PBB. Hasilnya dari total suara sah, sebanyak suara 78,50% memilih opsi merdeka, sedangkan suara 21,50% memilih opsi tetap bergabung dengan Indonesia. Tingkat partisipasi dalam referendum sangat tinggi, mencapai 98,6% dari seluruh pemilih terdaftar yang tercacat orang. Dengan hasil tersebut Timor Timur resmi lepas dari kekuasaan Indonesia dan untuk sementara berada di bawah otoritas PBB. Pada tanggal 20 Mei 2002 negara Timor Leste secara resmi dideklarasikan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Tokoh perjuangan pembebasan Xanana Gusmao terpilih sebagai presiden pertama. Memperingati 20 tahun referendum, hari Kamis 29/08 pemerintah Timor Leste meresmikan jembatan sepanjang 540 meter yang diberi nama Jembatan Habibie dekat Dili. Nama Habibie digunakan sebagai bentuk penghargaan serta penghormatan rakyat dan pemerintah Timor Leste terhadap jasa presiden ke-3 Republik Indonesia itu dalam jalan panjang kemerdekaan Timor FALINTIL, pasukan bersenjata gerakan kemerdekaan FRETILIN yang berperang bertahun-tahun melawan tentara Indonesia, berpawai dapa deklarasi kemerdekaan Timor Leste, 20 Mei 2002Foto picture-alliance/dpa/Choo Insiden Papua Dalam wawancara dengan jurnalis DW Ayu Purwaningsih di sela-sela acara Religions for Peace di Lindau, Jerman, mantan Presiden Timor Leste Jose Manuel Ramos-Horta mengatakan, Indonesia sekarang adalah salah satu negara paling demoratis dan terbuka di Asia Tenggara, terlepas dari konflik-konflik yang ada. "Ada konfrontasi, ada ketakutan, tetapi demokrasi dan toleransi tetap berlaku di Indonesia. Mereka harus melanjutkan dialog agama, mereka harus mengatasi ketegangan di masyarakat, harus menjaganya dari pengaruh Jamaah Islamiyah dan ISIS,” tutur Horta. Berkaca dari sejarah Timor Leste, Ramos Horta mengimbau Presiden Joko Widodo untuk mengatasi konflik yang ada di Papua secara hati-hati dan dengan menggunakan pendekatan yang humanis. "Di mana pun juga di dunia, kita sebaiknya tidak menggunakan kekuatan militer atau uang dalam mengatasi konflik. Masalah mereka berasal dari hati, pikiran dan perasaan atau jiwa. Papua memiliki masalah berkaitan dengan perasaan, pikiran dan jiwa, jadi bukan ekonomi yang menjadi permasalahan,” kata penerima hadiah Nobel Perdamaian ini. Kepada DW Indonesia, aktivis HAM dari Human Rights Watch, Andreas Harsono, menanggapi tuntutan referendum yang tengah disuarakan para demonstran di Papua beberapa hari terakhir ini. Andreas menjelaskan persoalan yang terjadi Timor Timur dulu berbeda dengan yang terjadi di Papua kini. Sejak tahun invasi 1975 hingga referendum tahun 1999, Timor Timur tidak pernah diakui dalam sidang PBB sebagai bagian dari Indonesia. “Papua Barat beda dengan Timor Timur karena pada 1969, Sidang Umum PBB memenuhi lebih dari 2/3 suara dari seluruh negara anggota PBB. Ia membuat Papua Barat resmi menjadi wilayah Indonesia,” jelas Andreas. Jose Ramos HortaFoto DW/Ayu Purwaningsih Bagaimana kondisi Timor Leste sekarang? Ramos Horta mengatakan, setelah 20 tahun referendum, situasi di Timor Leste sangat baik. Kondisi hubungan antara Indonesia dan Timor Leste juga dirasa sangat baik. Hal ini terbukti dari berbagai kerja sama di bidang politik, pendidikan, ekonomi, serta tingginya angka kunjungan orang antara kedua negara. "Ini adalah hubungan yang baik, dan juga tak lepas dari keberhasilan kepemimpinan politik kita. Kami mempromosikan rekonsiliasi di antara orang-orang Timor Leste, yang terpecah di masa lalu. Kemudian ada normalisasi dan rekonsiliasi dengan Indonesia,” jelas Horta. Benediktus Prabowo, pria asal Jakarta yang saat ini menempuh studi pasca sarjana di Vrije Universiteit Brussels, Belgia, menceritakan pengalamannya berkunjung ke Timor Leste bulan Mei 2019 lalu. Benediktus sempat mengunjungi beberapa wilayah yang ada di Timor Prabowo kanan, berfoto bersama penduduk lokal saat mengunjungi Timor LesteFoto privat Berdasarkan interaksinya dengan warga lokal, Benediktus Prabowo menilai saat ini masyarakat Timor Leste sudah berdamai dengan Indonesia. "Warga Timor Leste sudah melewati masa sakit hati dengan Indonesia. Demonstran pro-demokrasi Timor Leste pernah ditembak secara berentet dan besar-besaran di sekitar pemakaman Santa Cruz, yang dikenal juga sebagai insiden Santa Cruz,” katanya. "Saya meyakini masyarakat Timor Leste memiliki dasar yang ramah terhadap satu sama lainnya dan memiliki rasa kebersamaan yang sangat kental.” rap/ap/hp dari berbagai sumber Daftar isiLatar Belakang Timor Leste Lepas dari IndonesiaKronologi Timor Leste Lepas dari IndonesiaTokoh Dalam Peristiwa Timor LesteDampak Peristiwa Timor LesteTimor Leste merupakan negara bekas jajahan dari kolonial Portugis. Perlu diketahui bahwa negara Timor Leste ini dahulunya juga salah satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dan sempat menjadi provinsi yang ke-27 dan diresmikan pada 17 Juli 1976 dengan nama Timor mengapa Timor Leste memutuskan untuk melepaskan diri dari Indonesia sejak 22 tahun yang lalu? Berikut ini penjelasan lengkap mengenai sejarah lepasnya Timor Leste dari Belakang Timor Leste Lepas dari IndonesiaPemisahan atau pelepasan Timor Leste dari Indonesia tentu dipengaruhi oleh faktor yang melatarbelakanginya. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi lepasnya Timor Leste dari Indonesia sebagai berikutGagalnya diplomasi Indonesia yang meyakinkan masyarakat internasional terhadap keinginan rakyat Timor Timur untuk merdeka melalui jalur kecaman internasional terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Timor penandatanganan terhadap persetujuan New York 5 Mei 1999 terkait penyelesaian masalah Timor Timur dengan kegiatan pelaksanaan referendum atau jajak yang terjadi antara Timor Timur dengan negara Indonesia. Konflik yang paling disoroti adalah konflik Santa Cruz yang terjadi pada tanggal 12 November yang terjadi karena perilaku para pejabat pendatang yang mengabaikan tata norma kearifan lokal agar lebih menghargai sesepuh masyarakat putra daerah. Hal itu bertujuan agar menanamkan sikap antipasti oleh masyarakat pemukulan seorang pastor serta penodaan terhadap Hostia Kudus yang dilakukan oleh oknum TNI juga ikut memicu kemarahan dan kebencian umat dan rakyat-rakyat Timor Timur terhadap TNI dunia internasional pada masalah yang dihadapi oleh Timor kronologi terjadinya pelepasan Timor Leste dari Negara Indonesia sebagai berikutPada 19 Desember 1988, seorang Perdana Menteri Australia yang bernama John Howard mengirimkan surat kepada Presiden Bj. Habibie. Dalam surat tersebut berisi bahwa Howar mengusulkan supaya pemerintah RI dapat meninjau ulang terkait pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Timor 25 Januari 1999, kemudian Ali Alatas yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri MLN RI menyatakan untuk menawarkan opsi otonomi khusus yang sangat diperluas kepada Timor Timur. Apabila penawaran tersebut ditolah oleh rakyat Timor Timur, maka pemerintah Indonesia akan merelakan dan melepaskan Timor Timur menjadi negara merdeka. Namun ketika itu masih terjadi pro dan kontra pada internal di bulan Maret hingga April 1999, terjadi serangkaian peristiwa yang menegangkan di Timor Timur. Peristiwa tersebut di antaranya mulai dari eksodus massal warga pendatang, kekerasan yang terjadi di Gereja Liquica dan menyebabkan ratusan orang harus mengungsi sampai peristiwa kerusuhan besar yang terjadi di Dili di mana banyak menelan korban 21 April 1999, terdapat kelompok pro otonomi dan pro kemerdekaan yang ikut serta dalam menandatangi kesepakatan damai yang berlangsung di rumah Uskup Belo. Penandatangan kesepakatan tersebut disaksikan oleh Pangab Wiranto sebagai Menhankam, Djoko Soegianto sebagai Wakil Ketua Komnas HAM dan banyak tokoh hari setelahnya yakni pada 27 April 1999 di mana Presiden BJ. Habibie menggelar pertemuan bersama John Howard. Pada pertemuan tersebut, Presiden Habibie mengemukakan akan melaksanakan penentuan pendapat untuk mengetahui keinginan dari rakyat Timor 5 Mei 1999, Menlu RI yakni Ali Alatas dan Menlu Portugal yakni Jaime bersama dengan Sekjen PBB Kofi Annan kemudian menandatangani kesepakatan terkait pelaksanaan penentuan pendapat oleh rakyar Timor Timur di Markas PBB New York. Setelah dua hari kemudian, Sidang Umum PBB pun menerima dengan bulat hasil kesepakatan itu Presiden Habibie mengeluarkan Kepres No. 43 Tahun 1999 tentang Tim Pengaman persetujuan RI-Portugal tentang Timor Timur pada tanggal 17 Mei 1999. Setelah itu, diperkuat pula dengan Inpres No. 5 Tahun 1999 tentang Langkah Pemantapan Persetujuan 16-18 Juni 1999, perwakilan dari kelompok pro otonomi dan pro kemerdekaan Timor Timur akhirnya bertemu di Jakarta. Kedua kelompok tersebut pun sepakat untuk menyerahkan senjata kepada PBB atau pemerintah penentuan pendapat rakyat Timor Timur pun dilaksanakan dengan hasil akhir 78,5 persen menolak otonomi sementara 21 persen lagi menerima otonomi, dan sisanya tidak sah. Sehingga dapat dipastikan bahwa Timor Timur akan segera lepas dari Wahid selaku Presiden RI yang baru setelah Presiden Habibie lalu menandatangani surat keputusan pembentukan UNTAET atau dikenal dengan pemerintah transisi di Timor Timur pada 26 Oktober 1999. Empat hari setelahnya yakni 30 Oktober 1999, bendera Merah Putih resmi diturunkan dari Timor Timur dengan upacara yang sederhana dan tanpa adanya media yang meliput kecuali RTP Portugal. Akhirnya Timor Timur resmi menjadi negara yang bernama Timor Leste pada 20 Mei Dalam Peristiwa Timor Leste Sejarah lepasnya Timur Leste dari Indonesia tentunya ada tokoh-tokoh yang ikut andil didalamnya. Adapun beberapa tokoh yang terlibat dalam sejarah lepasnya Timur Leste dari Indonesia sebagai berikutBJ. Habibie selaku Presiden Republik Indonesia yang mengesahkan Kepres terkait Timor Timur dan pemimpin dalam menentukan pendapat untuk mengetahui keinginan dari rakyat Timor Howard selaku Perdana Menteri dari Australia yang mengirimkan surat pengusulan mengenai pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Timor Alatas selaku Menteri Luar Negeri Menlu yang menandatangani kesepakatan tentang pelaksanaan penentuan pendapat oleh rakyar Timor Timur di Markas PBB New York bersama dengan Jaime, Menlu Portugal dan Koffi Annan, Sekjen Wahid selaku Presiden RI setelah Presiden Habibie yang menandatangi surat keputusan pembentukan Peristiwa Timor Leste Berikut ini dampak dari peristiwa lepasnya Timor Leste dari Indonesia antara lainDapat meringankan beban anggaran negara terkhusus setelah peristiwa krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 dimana telah membuat negara Indonesia sedang dalam keadaan yang sangat terlepasnya Timor Timur, Indonesia telah terbebas dari adanya tekanan dan kritik internasional. Hal itu dikarenakan Timor Timur tidak diakui sebagai bagian dari Indonesia oleh PBB dan beberapa negara barat seperti Portugal. Selain itu keputusan untuk mempertahankan Timor Timur di tengah hiruk-pikuk dan penolakan rakyatnya untuk bergabung juga sudah menjadi beban bagi citra Indonesia dimata internasional. Jadi, terlepasnya Timor Timur dapat mempengaruhi nama baik tekanan diplomatik yang menjadi beban bagi Indonesia serta tidak dapat dipungkiri untuk menjadi salah satu alasan dalam mengadakan referendum tersebut. Meskipun diadakan untuk menampung aspirasi rakyatnya, namun masih ada kesan bahwa pemerintah Indonesia bisa lebih mudah tunduk pada tekanan dunia internasional dan kepentingan dipungkiri akan membawa ancaman bagi Indonesia dengan mengalami tuntutan pemisahan yang sama. Bahkan para pengamat memprediksi akan nasib Indonesia yang tidak akan jauh berbeda dengan yang dialami oleh Negara Uni Soviet. Meskipun demikian, hingga sekarang NKRI masih tetap berdiri, utuh dan juga tidak adanya perpecahan wilayah kehilangan sumber daya alam. Timor Timur adalah salah satu penyumbang terbesar untuk pendapatan dan sektor ekonomi Indonesia karena ada ladang minyak di laut Timor Timur. Apalagi perekonomian yang semakin meningkat dan kebutuhan konsumsi minyak juga meningkat di Indonesia tentunya sangat disayangkan kehilangan tersebut. Positif, karena timor leste ingin merdeka secepatnya, tanpa adanya campur tangan Indonesia. Negatif, karena Timor Leste belum sepenuhnya menjadi negara yang mandiri. Karena, timor leste masih dibantu oleh negara lain, karena kondisi alamnya yang kebanyakan pekerjaannya menjadi seorang petani.

kemerdekaan timor leste sebagai negara yang berdaulat telah membawa dampak